Konsultan Maritim

Jakarta, 26 Mei 2012.

Hallo there, maaf ini bahasanya campur-campur. Begini, baru saja blogger mem-posting artikel berjudul INDONESIA: KETINGGALAN PERAHU ROTTERDAM RULES? Dalam artikel itu blogger merasa tidak ragu-ragu mengkritik Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag negeri Belanda yang sepertinya tidak mengambil tindakan apa-apa dalam upacara penandatanganan Konvensi The Rotterdam Rules, berbeda dari negara Madagascar misalnya yang juga merupakan negara maritim namun ukurannya 'kan kecil, Termasuk tentunya: tidak mengambil tindakan apa-apa dalam proses penciptaan konvensi, yaitu inter-governmental negotiations, yang sudah berlangsung sepuluh tahun sebelumnya? (Lihat artikel blog sebelumnya).

Bagaimana dengan Republik Indonesia ini, negara maritim maha besar berbentuk kepulauan yang hutan belantaranya masih diakui sebagai paru-paru dunia namun potensi kemaritimannya sangat, sangat jauh merosot terutama sejak tahun 1984 dengan kebijakan scrapping kapal-kapal nasional berusia 25 tahun padahal masih banyak kapal berusia tua yang masih layak operasi karena pemeliharaannya cukup baik.

Sekarang dalam kaitan dengan pembubaran PT. Persero Djakarta Lloyd (DL) masih ada juga suara yang menyayangkan keputusan menteri BUMN Dahlan Iskan yang tidak bersedia menghidupkan kembali DL. Mereka (yang menginginkan difungsikannya kembali DL itu memang adalah orang-orang yang terkekang nostalgia buta tanpa mengingat prasyarat untuk memfungsionalkan DL. Taruhlah Pemerintah RI memp;unyai cadangan dana dalam jumlah tidak terbatas, berapa harus dikucurkan untuk keperluan mengoperasionalkan kembali DL itu. Berapa harga satu unit kapal peti kemss sekedar berkapasitas 5000 TEU? Ataukah asal sekedar hidup saja dengan kapal gurem kapasitas 200 TEU. Bangun bung, raksasa shipping Maersk Line, perusahaan swasta tidak didukung oleh dana APBN negaranya, kapal-kapalnya berkapasitas belasan ribu TEU sementara DL, punya kapal gurem saja ditahan di Singapore tidak punya ongkos untuk menariknya kembali ke Indonesia untuk, ya untuk apa ya kapal se-"besar" itu selain sebagai feeder bagi kapal Indonesia lainnya dalam trayek interinsuler?

Berpikirlah realistis sobat, marilah kita berusaha supaya jiwa maritim kita benar-benar tumbuh kembali dan tidak sekedar menghafal lagu nenek moyangku orang pelaut tanpa perlu mengingat bahwa kakek moyang itu, sebelum Belanda datang menjajah Indonesia, sudah mampu melayarkan perahu layar catamaran yang berlayar sampai ke Madagascar. Toh negeri maritim kecil itu "merasa perlu" menandatangani piagam pembentukan Konvensi The Rotterdam Rules karena yakin, betapapun kecilnya potensi pelayaran niaga Madagascar dalam kancah pelayaran niaga global, toh mereka dapat melihat betapa pentingnya Konvensi The Rotterdam Rules itu (dan karena itu PBB tergerak untuk mengadopsinya sebagai Konvensi PBB?

Lalu di mana peran Indonesia, apakah para petinggi negara kita sekarang sengaja mau mengerdilkan peran Indonesia dalam kancah kemaritiman sementara Madagascar, juga negara kecil Afrika yaitu Mali merasa perlu proaktif dalam ajang ini? Aktivitas proaktif apa yang dapat diharapkan bangsa ini dari para petinggi negaranya, termasuk perwakilan di Belanda, di PBB, di Inggeris, di USA. Bangun bung, bangun dan proaktif mengangkat kembali derajad maritim negara tercinta ini; jangan hanya senang-senang jadi pegawai negeri dengan gaji dan pendapatan yang aduhai tetapi tidak perduli dengan perkembangan bangsanya.

Blogger sendiri mempunyai seorang junior yang setelah sukses pada Departemen Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut lalu menjadi Kakanwil Perhubungan Laut di Sulawesi sana dan akhirnya menjelang masa pensiun ditetapkan sebagai Atase Perhubungan di London dan pada penghujung misi PNS-nya pulang bermukim kembali ke tanah leluhurnya di Sulawesi Utara sana dan ......mendirikan hotel? Apakah semua petinggi negara, semua seperti ini orientasi hidupnya: yang penting hidup senang untuk kepentingan diri dan keluarga, biarlah kepentingan negara, biarlah urusan peningkatan derajad kemaritiman diurus oleh orang lain.

Lalu orang lain mana pula itu kalau semua PNS berorientasi serupa? Orientasi untuk kesenangan hidupnya sendiri dan keluarga?! Ya Tuhan, berilah Indonesia orang-orang yang perduli kepada perkembangan dan kemajuan negaranya, bukan hanya kemajuan untuk diri dan keluarganya saja. Amin.