Konsultan Maritim

DIKLAT EKSPOR-IMPOR DAN PENGETAHUAN MARITIM LAIN

Drs. FDC.Sudjatmiko, MM, pengasuh blog www.konsultanmaritim.blogspot.com, sebagai professional instructor dengan pengalaman luas, bersedia memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang bisnis ekspor-impor dan pengetahuan kemaritiman yang terkait, untuk seluruh Indonesia. Materi diklat yang dapat diasuh disebutkan di bawah ini:

i.                    Ekspor-Impor Terpadu, terkait: a. Merancang dan menyusun kontrak transaksi ekspor, transaksi impor berdasarkan ketentuan Incoterms 2010; b. Memilih metode dan alat pembayaran ekspor-impor: pembayaran tunai langsung, pembayaran menggunakan Sight L/C, ekspor-impor kredit berupa kredit langsung tanpa L/C, kredit menggunakan Usance L/C, mekanisme Red Clause L/C, ekspor-impor apa yang dapat didanai oleh Sight L/C with Red Clause; terkait: pembahasan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP.600);

ii.                  Merancang pengiriman/pengapalan barang ekspor: pengapalan konvensional, pengapalan FCL dan overbrengen barang impor untuk menunda pembayaran bea masuk;

iii.                Freight Forwarding dan Logistics/Supply Chain Management, terkait juga pengelolaan Private CFS (Container Freight Station) untuk menekan biaya ocean freight tanpa melanggar prosedur pengapalan (praktek konsolidasi pengapalan barang breakbulk dan dikapalkan sebagai FCL Shipment);

iv.                “Truck lossing” dipadu dengan overbrengen barang impor langsung ke Gudang Berikat di luar pelabuhan guna menekan/mengindari biaya-biaya pelabuhan termasuk terminal handling charge (THC) container impor;

v.                  Importir mengerjakan sendiri inklaring barang impor (customs clearance-in), menekan kalkulasi harga pokok impor.

Peminat diklat yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dianjurkan datang ke rumah instructor dengan membawa laptop guna mengunduh materi dari internet dan atau menyalin naskah buku karangan instructor yang tersimpan di hard disc computer. Dari antara 9 judul buku-buku maritime karangan instructor, tiga judul sudah siap cetak (print ready) peserta diklat dapat menyalinnya dan di-print sendiri.

Ruang tamu di rumah kami dapat menampung 12 orang peserta diklat yang duduk pada kursi kuliah. Perangkat internet kami dapat diakses oleh delapan computer atau laptop melalui sambungan parallel. Halaman rumah cukup untuk dua unit mobil yang tidak besar, mobil lain dapat parkir di samping dumah-rumah tetangga.

Alamat dan lokasi rumah kami adalah: Jl. Haji Ten I no.24 RT.003/RW.01 Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur 13220 telepon (021) 471.6512, beberapa puluh meter di belakang gedung Plaza Toyota pada ujung Jl. Pemuda. Peserta yang datang dari Jl. Pramuka, setelah menyeberang jalan Jakarta Bypassmasuk ke Jl. Pemuda 100 meter dapat melewati jalan di samping plaza. Peserta yang menggunakan angkutan dapat turun di halte Rawasari atau halte IKIP.     

Sebagai professional instructor yang berpengalaman memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi (sampai sekarang), kami tidak mengenakan tuition fee yang memberatkan melainkan “fee bersahabat” untuk memajukan peserta didik. Silakan.

55 TAHUN DEKLARASI JUANDA

Penulis kutipkan Tajuk Rencana harian umum Kompas, Kamis 13 Desember 2012, memperingati 55 tahun pengesahan “Deklarasi Djuanda” oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1957, yang berjudul seperti tersebut di atas.

Mungkin ada yang lupa, baik diingatkan bahwa sebelum dikukuhkannya Deklarasi Juanda tersebut, kedaulatan Indonesia terbelah-belah oleh laut yang berada di antara satu pulau dengan pulau lainnya di Negara kepulauan Indonesia. Konkritnya: laut Jawa yang berada di antara pantai pulau Jawa dengan pantai pulau Kalimantan misalnya, merupakan kawasan perairan internasional karena pada masa itu masih berlaku kawasan di luar jarak 12 mil laut dari garis pantai adalah wilayah internasional sehingga dengan demikian kapal yang melintas di kawasan Laut Jawa, yang dinyatakan sebagai kawasan tersebut, tidak boleh diganggu oleh aparat keamanan Indonesia karena kapal itu berlayar di laut internasional.

Adalah Perdana Menteri Indonesia Ir. Juanda Kartawijaya yang pada medio 1950-an mengajukan konsep yang bermaksud  menyatukan seluruh wilayah Negara kepulauan Republik Indonesia sebagai suatu wilayah territorial yang utuh di mana laut dan selat yang membatasi pantai satu pulau dengan pulau lainnya, merupakan wilayah laut territorial Indonesia. Luas wilayah dalam konsep wilayah laut territorial itu masih ditambah lagi dengan wilayah zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zones) seluas 200 mil dari garis pantai pulau Indonesia.

Dengan diterimanya Deklarasi Juanda tersebut oleh PBB maka beberapa aspek perlu dicermati: i). Kapal asing yang perlu melintas di dalam kawasan laut territorial Indonesia (dalam pelayaran ke Negara lain) tetap diijinkan (tidak perlu minta ijin khusus, walaupun secara etis tentu harus memberitahukan kepada penguasa Indonesia; ii). Indonesia mendapat tambahan wilayah territorial cukup besar di mana wilayah Indonesia secara mese.utuhan  menjadi sebesar 7.910 juta kilometer persegi di mana tiga perempatnya merupakan wilayah laut (perairan), juga berdaulat pada wilayah zona ekonomi khusus yang meluas keluar 200 mil dari garis pantai; iii). Sesuai dengan semangat Deklarasi Juanda, sejak tahun 1999 Indonesia telah menetapkan “Hari Nusantara” yang diperingati setiap tahun secara berpindah-pindah pada kota-kota pelabuhan penting.

Sayangnya, modal sebagai Negara maritime berwilayah maha luas termasuk keaulatan atas wilayah zona ekonomi eksklusif, belum diikuti dengan roh “orang maritime” karena masih kental perilaku sebagai “orang daratan”, warga continental yang lebih banyak berpikir mengenai pembinaan wilayah darat katimbang mengembangkan wilayah laut. Segala  yang berurusan dengan laut dikebelakangkan, yang dengan darat dikedepankan, termasuk belum adanya undang-undang kemaritiman, demikian antara lain disebutkan dalam tajuk rencana Kompas. Dikatakan lebih lanjut; laut yang mengitari 17.054 pulau (masih ribuan pulau yang belum mempunyai nama) tidak menjerat kita untuk mengenalnya, kecuali yang serakah mau meng-haki (yah, bagaimana lagi wong DPR yang tugas utamanya  mencipatakan hukum masih asyik berebut fulus melulu, tanpa mengingat undang-undang colonial yang sudah berusia ratusan tahun setiap hari selalu disebut hakim, jaksa dalam menyusun amar keputusan peradilan). 

Sering saya tulis dalam blog ini bahwa semua praktisi hukum lebih asyik menggunakan pasal-pasal KUHP, KUH-Perdata buatan penjajah Belanda hamper dua abad yang lalu dan tidak ada satupun Organisasi Advokat bahkan organisasi hakim atau jaksa yang terpikir mengajukan urun rembug bagi pembinaan undang-undang hukum nasional. Kalau ada usulan (urun rembug), mungkin orang-orang DPR dapat terbangun dari tidur lelapnya dan terbuka pikirannya membenahi hokum warisan Belanda menjadi hukum nasional.                           

Menyangkut sikap sebagai insane maritime, memang sudah ada Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi itu belum cukup karena konsep kelautannya belum jelas sementara pembinaan industry perikanan juga belum menyentuh substansi yang lebih penting misalnya penyediaan kapal terpadu untuk bukan saja mencari ikan tetapi juga sekaligus memproduksinya di kapal menjadi ikan kaleng atau produk bernilai tambah lainnya.